Musyawarah Antar Desa Kelembagaan PPAPM Mandiri Kecamatan Sukodono
 |
| Add caption |
Senin, 20 Januari 2020 pukul 09.30 s.d 11.45 Wib, tempat di Aula lantai II Kec.Sukodono Serma Suwardi Bati Wanwil mewakili Danramil 13/Sukodono bersama Riyadi Guntur Rilo Subroto, S.Sos (Camat Sukodono) dan Ipda Suyana,SE (Wakapolsek Sukodono) menghadiri Musyawarah Antar Desa (MAD) laporan pertanggung jawaban tahun 2019 dan perencanaan tahun 2020 Kelembagaan PPAPM Mandiri Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) Kec.Sukodono.
Hadir dalam kegiatan 47 orang Ibu Nuraeni (BKD Kab.Sragen), Ali Sumarlan, SPd (Ketua PPAPM), Suram Mustofa (TPM), Darnianto, SP (BKD), Bambang (Ketua UPK Sukodono), Kepala Desa se Kec.Sukodono, TP PKK se Kec.Sukodono, Ketua BPD se Kec.Sukodono, Wakil Perempuan (klpk SPP) se Kec.Sukodono, Wakil Masyarakat (utusan desa).
Dalam sambutannya Ali Sumarlan, SPd (Ketua PPAPM) mengatakan bahwa, Dana bantuan Pemerintah PMPM MPD 2009 harus dikembangkan untuk kesejahteraan masyarakat., Di kelola oleh BKAD UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Kecamatan, Dana awal 1,7 m tahun 2020 menjadi 3,4 m (Pinjaman kelompok tanpa jaminan).
Riyadi Guntur Rilo Subroto, S.Sos (Camat Sukodono) mengungkapkan, Dana bergulir sejak adanya krisis moneter menjadi pertanggung jawaban pengurus, Dana simpan pinjam dimusyawarahkan gimana baiknya bersama-sama, Kita jaga dana amanah keberadaanya masyarakat sangat terbantu, Mempercayakan kepada pengurus MAD Kec.Sukodono, Selamat bermusyawarah DAPM Kec.Sukodono kedepan bisa lebih baik.
Menurut Nuraeni (BKD Kab.Sragen), DAPM Prog Eks PMPM se Kec.Sukodono berbadan hokum, Badan Keuangan Antar Desa (BKAD) kepemilikan aset milik masyarakat Kec.Sukodono, Prinsip bersifat sosial tidak mengejar keuntungan pinjaman bergulir agar di lestarikan, Santunan dari Pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat, membantu anak yatim, anak cacat agar direalisasikan agar bisa dirasakan langsung oleh masyarakat, PMD agar membuat laporan Eks PMPM tiap bulan untuk dilaporkan ke Kab.Sragen, Selamat MAD dan pertanggung jawaban 2019 untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berhak mendapatkannya. (Red)
