Swipe up untuk membaca artikel

Pulihkan Lahan Membangun Masa Depan

Pulihkan Lahan Membangun Masa Depan

KodimKaranganyar - Pulihkan Lahan Membangun Masa Depan
KodimKaranganyar Pulihkan Lahan Membangun Masa Depan

Pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019 di dusun Popongan, desa Gerdu, kecamatan Karangpandan, kabupaten Karanganyar dilaksanakan kegiatan Apel Gerakan Nasional Pemulihan DAS (GNPDAS) dengan mengambil thema "Pulihkan Lahan Membangun Masa Depan". Kegiatan ini diselenggarakan oleh dinas kesehatan provinsi jawa tengah wilayah X yang bekerjasama dengan Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, dan Hutan Lindung Solo (BPDASHL Solo).

 

Hadir dalam kegiatan tersebut antara lain: Bambang Harsono, S.E,.M.M (Plt Kadinas ligkungan hidup), Kepala BKSDA Seksi wilayah I, Bambang Djatmiko S.Sos,.M.Si (Kepala BPBD Kab.Karanganyar ), Ir. Supramaryo, M.M (Kepala dinas pertanian dan pangan Kab. Karanganyar), Soegiyarto, SE, MM (Camat Karangpandan), Kapten Cpl Sutatna mewakili Dandim Letkol Inf Andi Amin Latama, S.Sos., Iptu Agus Susilo, S.H (Wakapolsek Karangpandan), Kepala Desa sekecamatan Karangpandan, dan Toga tomas Kec. Karangpandan.

 

KodimKaranganyar - Pulihkan Lahan Membangun Masa Depan
KodimKaranganyar Pulihkan Lahan Membangun Masa Depan

Menteri lingkungan hidup dan kehutanan pada peringatan gerakan nasional pemulihan daerah aliran sungai tahun 2019 ini mengatakan dalam rangka peringatan Gerakan Nasional Pemulihan Daerah Aliran Sungai (GNPDAS) Tahun 2019 yang pertama kali dicanangkan pada tahun 2018, merupakan sebuah gerakan yang diinisiasi oleh Kementerian LHK dan masyarakat, untuk

meningkatkan kesadaran dalam memulihkan hutan dan lahan untuk penyelamatan sumberdaya air, produktivitas lahan, perubahan iklim dan pencegahan bencana hidrometeorologi.

 

KodimKaranganyar - Pulihkan Lahan Membangun Masa Depan
KodimKaranganyar Pulihkan Lahan Membangun Masa Depan

GNPDAS merupakan pengembangan atas agenda tahunan penanaman pohon pada kegiatan Hari Menanam Pohon Indonesia (HMPI), dengan perspektif yang lebih luas yaitu pemulihan lahan kritis di hulu DAS. Hal ini sejalan dengan arahan Bapak Presiden RI, bahwa penanganan wilayah kritis harus dilakukan secara komprehensif dengan prinsip keterpaduan pekerjaan penanaman, sipil teknis, dan teknik pembibitan, serta mengaktifkan semua unsur/elemen dan partisipasi masyarakat. Penanganan wilayah kritis harus menghasilkan perubahan, membangun kesempatan kerja dan mengatasi kemiskinan, selain mengatasi permasalahan lingkungan,"terangnya.(SW27)

berita tni